Jelang Giat Silatnas PPDI Jilid III, PPDI Jatim merapat ke Pemprov Jatim

Derap Langkah Keseriusan PPDI Jatim dalam menyukseskan Silatnas PPDI Jilid III semakin terlihat dengan adanya Audiensi PPDI Jatim bersama Asisten 1 Pemprov Jawa Timur. Langkah cepat itu diambil sebagai bukti bahwa Kegiatan Silatnas PPDI ini sangat penting untuk masa depan perangkat desa. Mengingat posisi perangkat desa saat ini masih saja ada yang mengusik dan adanya pemberhentian perangkat desa secara non prosedural yang akhirnya menimbulkan kegaduhan yang tak henti. 

Pihak Pemprov Jatim memahami kegundahan perangkat desa. Masa bakti perangkat desa yang semula sampai usia 60 tahun diusulkan agar disamakan dengan Kepala Desa tentunya mengganggu ketenangan perangkat desa dalam bekerja. Kami menyarankan untuk seluruh perangkat desa di Jawa Timur agar mengikuti program Jamsostek untuk persiapan pensiun, tutur "Beni.

Ketua PPDI Jatim menyampaikan bahwasanya perangkat desa menginginkan adanya kejelasan status yakni diterbitkannya NIPD langsung dari Kemendagri bagi perangkat desa. Hal ini sebagai syarat agar perangkat desa bisa masuk dalam bagian ASN namun tanpa menghilangkan hak asal usul desa. Hal ini harus dilakukan agar tidak ada lagi Kepala Desa yang semena-mena mencopot perangkat desa, kalau benci dicopot, kalau gak cocok dicopot padahal di UU No. 16 Tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa masa jabatan Perangkat Desa itu sampai usia 60 tahun. Ada yang tidak logis lagi yakni ada salah satu organisasi Kades yang menginginkan masa jabatan Kepala Desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Kami tidak mempermasalahkan hal itu namun meminta masa jabatan perangkat desa sama dengan Kepala Desa inilah yang membuat kami geram, "Tegas Sutoyo Muslih. 

Kadis DPMD Jatim meminta PPDI Jatim mendukung program-program yang dilaksanakan Gubernur Jatim. Antara lain terwujudnya desa-desa yang mempunyai icon unik yakni desa tematik sehingga masing-masing desa mempunyai ciri khas sendiri seperti yang ada di Trenggalek. Saat ini sudah ada sekitar 150 desa tematik se Jatim. Selain itu ada bantuan modal untuk BUMDes melalui program pemberdayaan BUMDes dan program bantuan untuk para Janda yang menjadi Kepala Rumah Tangga untuk meringankan beban mereka, "Ucap Budi.S. 

Untuk tambahan keuangan bagi aparatur pemerintah desa tetap diberikan di tahun 2023. Tambahan keuangan tersebut akan diberikan 2 kali dalam setahun dan disalurkan per semester  dengan ketentuan untuk Kades sebesar 300 ribu ,Sekretaris desa 275 ribu dan perangkat desa 250 ribu serta Staf desa sebesar 200 ribu. Mengingat dan menimbang jumlah aparatur pemerintah desa mengalami perubahan yang signifikan Pemprov Jatim akan melakukan metode pendataan secara lebih mudah dan fleksibel agar semua aparatur pemerintah desa mendapatkan tambahan keuangan tersebut ucap Kadis dan Kabid DPMD Provinsi Jatim.

Gubernur Jatim menitipkan pesan untuk seluruh perangkat desa yang akan mengikuti kegiatan Silatnas PPDI Jilid III agar menyampaikan aspirasi dengan tertib dan kondusif karena tidak menutup kemungkinan akan ada penyusup/provokator. Ucapan Terimakasih tak luput diucapkan oleh Ketua PPDI Jatim kepada Gubernur Jatim atas respon yang cepat dengan direalisasikannya tambahan keuangan bagi aparatur pemerintah desa diakhir Tahun 2022. Jumlah Armada yang akan berangkat ke Jakarta sekitar 161 bus dan diisi oleh 8000 perangkat desa . Untuk itu Ketua PPDI Jatim meminta agar Gubernur Jatim bersedia memberangkatkan perangkat desa Jawa Timur yang akan mengikuti kegiatan Silatnas PPDI Jilid III secara simbolis pada 24 Januari 2023. Kegiatan Audiensi yang dilakukan pada Kamis  19 Januari 2023 dimulai jam 9 pagi itu berlangsung sekitar 2 jam. Dihadiri 10 perwakilan dari PPDI Jatim.