Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2023

Kilas Balik Perjuangan Perangkat Desa Indonesia

Gambar
Sebanyak 50000 Perangkat Desa Seluruh Indonesia yang tergabung dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berkumpul di Gedung Nusantara DPR RI pada Rabu, 25 Januari 2023. Aksi ini dinamai dengan "Silaturahmi Nasional ( Silatnas ) PPDI Jilid III. Kegiatan ini merupakan kegiatan puncak PPDI di Awal tahun 2023 dalam menyuarakan aspirasi terutama terkait dengan Kejelasan Status Perangkat Desa. Pasalnya sebelum Silatnas digelar PP-PPDI telah melakukan berbagai lobi kepada pihak-pihak terkait agar aspirasi perangkat desa mendapatkan dukungan penuh dan segera dapat terealisasi.  Selasa, 24 Januari 2023 PPDI bertemu dengan Menteri Desa. PPDI memahami urusan perangkat desa memang  bukan kewenangan Menteri Desa, akan tetapi demi untuk menjaga kesinambungan pembangunan desa PPDI mengharapkan Menteri Desa dapat memperjuangkan aspirasi PPDI untuk memperkuat eksistensi dan status Perangkat Desa yg menjadi bagian penting dari jalannya pemerintah desa. Gus Halim (Menteri Desa) mem

Kado Manis diAwal Tahun 2023 Untuk PPDI Jatim

Gambar
  PPDI sebagai organisasi yang mewadahi perangkat desa khususnya di wilayah Jawa Timur semakin intens menjalin hubungan baik dengan berbagai instansi baik pemerintah dan swasta. Langkah ini dilakukan oleh PPDI Jatim guna mendukung agar organisasi semakin kuat dan besar. Terbukti ada beberapa hal yang telah dicapai oleh PPDI Jatim untuk kesejahteraan perangkat desa yakni telah dicairkannya tambahan penghasilan di akhir tahun 2022 . Tambahan penghasilan ini  tidak hanya untuk Perangkat Desa namun juga diterima oleh Kepala Desa se- Jawa Timur.  Tak hanya tambahan penghasilan bagi aparatur pemerintah desa, PPDI Jatim juga mendapatkan Hibah Pakai mobil operasional bagi PPDI Jatim serta pemberian CSR berupa satu unit mobil APV untuk PPDI Jatim. Penyerahan mobil operasional baik dari Pemprov Jatim dan dari Direktur utama Bank Jatim dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur pada Jumat 20 Januari 2023 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.  Kami ucapkan penghargaan dan Terimakasih  setingg

Jelang Giat Silatnas PPDI Jilid III, PPDI Jatim merapat ke Pemprov Jatim

Gambar
Derap Langkah Keseriusan PPDI Jatim dalam menyukseskan Silatnas PPDI Jilid III semakin terlihat dengan adanya Audiensi PPDI Jatim bersama Asisten 1 Pemprov Jawa Timur. Langkah cepat itu diambil sebagai bukti bahwa Kegiatan Silatnas PPDI ini sangat penting untuk masa depan perangkat desa. Mengingat posisi perangkat desa saat ini masih saja ada yang mengusik dan adanya pemberhentian perangkat desa secara non prosedural yang akhirnya menimbulkan kegaduhan yang tak henti.  Pihak Pemprov Jatim memahami kegundahan perangkat desa. Masa bakti perangkat desa yang semula sampai usia 60 tahun diusulkan agar disamakan dengan Kepala Desa tentunya mengganggu ketenangan perangkat desa dalam bekerja. Kami menyarankan untuk seluruh perangkat desa di Jawa Timur agar mengikuti program Jamsostek untuk persiapan pensiun, tutur "Beni. Ketua PPDI Jatim menyampaikan bahwasanya perangkat desa menginginkan adanya kejelasan status yakni diterbitkannya NIPD langsung dari Kemendagri bagi perangkat desa. Hal i

PPDI Jawa Timur Siap Bergerak Ke Istana

Gambar
Semangat pergerakan Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PPDI Khususnya diwilayah Jawa Timur saat ini sedang menggelora. Menindaklanjuti Rencana Silatnas PPDI jilid 3 oleh PP-PPDI yang akan dilaksanakan pada Rabu, 25 Januari 2023 Pengurus PPDI Jatim mengadakan RAPIMDA guna membahas agenda Akbar tersebut. RAPIMDA Pengurus PPDI Provinsi Jatim digelar pada Minggu 8 Januari 2023. Bertempat di Kedai Putat Utara Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dihadiri oleh pengurus PPDI Jatim dan perwakilan dari masing-masing Pengurus PPDI Kabupaten di Jawa Timur yang berjumlah 19 Kabupaten dan 1 Kota dengan total 45 orang serta Wakil Bupati Sidoarjo dan DPRD kabupaten Sidoarjo.  Ketua PPDI JATIM menghimbau agar seluruh Perangkat Desa di Jawa Timur terus semangat dalam memperjuangkan hak-hak perangkat Desa terutama untuk perjuangan mendapatkan kejelasan status yakni NIPD/NIAPD. Saat ini di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Tuban sudah terbit NIPD namun perlu diingat bah